PSSI: Rumah Pemain Bola atau Pemain Politik?

            Hari ini, jika kita membicarakan tentang persepakbolaan nasional pasti akan merasa miris dengan kondisi Timnas yang sangat miskin prestasi. Ya, sepak bola yang notabene  olahraga terfavorit di dunia, berkembang sangat lamban di negara yang memiliki SDM lebih dari 200 juta jiwa ini. Lalu sektor manakah yang perlu mendapat koreksi demi kemajuan persepakbolaan nasional? Apakah kualitas pemain kita memang rendah? Ataukah hancurnya manajemen di tubuh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)?

Jika kita menunjuk SDM sebagai sumber masalah, tidak ada alasan yang kuat untuk menjustifikasinya karena saat ini Indonesia masih bercokol di peringkat 4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (wikipedia, 2012). Lihatlah Italia, Spanyol, Argentina dan Uruguay yang memiliki jumlah penduduk jauh di bawah Indonesia. Bahkan, dengan ‘hanya’ 3 juta jiwa Uruguay mampu meraih trofi Copa America, melaju hingga semi final di ajang Piala Dunia 2010, dan tentunya membantai Timnas Indonesia 7-1 dua tahun lalu. Sungguh ironis. Sehingga bukan SDM yang menjadi permasalahan, namun bagaimana proses pembinaan pemain untuk meningkatkan kualitas pemain Timnas.

Berbicara mengenai pembinaan pemain, hal ini erat kaitannya dengan konflik internal yang saat ini melanda PSSI. Mulai dari sosok kontroversi Nurdin Halid, hingga konflik dualisme kompetisi antara Indonesia Super League (ISL) dan Indonesian Premier League (IPL). Kisruh di tubuh PSSI semakin rumit ketika Nurdin Halid kembali terpilih sebagai ketua umum PSSI pada tahun 2004. Pada tahun 2007, ia divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Hal ini menjadikan Nurdin sebagai satu-satunya Ketua Umum PSSI dalam sejarah yang memimpin organisasi olahraga dari balik jeruji besi.

Yang lebih mencengangkan, Nurdin kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2009 lalu. Padahal, dalam standar statuta FIFA Pasal 35 butir 4 telah dijelaskan bahwa siapa pun yang pernah terlibat tindak pidana kriminal tidak diperbolehkan untuk memimpin induk organisasi olahraga. Hujatan dari kalangan suporter pun muncul di berbagai penjuru negeri, mereka melakukan aksi demonstrasi, hingga mengepung Stadion Gelora Bung Karno untuk beberapa pekan, mereka pun rela tinggal di emperan stadion demi runtuhnya rezim Nurdin Halid. Setelah melalui Kongres Luar Biasa, akhirnya Johar Arifin terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.

Apakah PSSI akan berubah di tangan Johar Arifin? Rasanya hal ini masih perlu pengkajian ulang. Bagaimana tidak, satu bulan setelah dilantik menjadi ketua umum yang baru, Johar Arifin membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak dengan memecat Alfred Riedl, pelatih yang membawa Timnas Indonesia melaju hingga final Piala AFF. Tidak sampai disitu, tiga bulan berselang Johar Arifin kembali membuat keputusan kontroversial dengan menyatakan bahwa Indonesian Premier League (IPL) adalah liga nomor satu di Indonesia. Sementara Indonesia Super League (ISL) dianggap sebagai liga ilegal karena tidak berada di bawah naungan PSSI. Keputusan ini tentu merupakan sebuah pukulan yang cukup telak, karena saat pemilihan ketua umum PSSI para kontestan dari ISL  juga memiliki hak suara dan turut ‘berandil’ dalam terpilihnya Johar Arifin.

Nampaknya, PSSI merupakan ranah baru bagi para politisi busuk yang hanya ingin mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Seperti yang dilansir Metro TV News, saat Nurdin masih menjabat sebagai ketua umum dia menyatakan bahwa  sukses tim nasional Indonesia pada Piala Suzuki AFF 2010 adalah karya salah satu Partai Politik yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, 14 kontestan yang berlaga di ISL memiliki kader yang berasal dari Partai Politik. Belum lagi ‘warisan’ hutang dari Nurdin Halid untuk Johar Arifin yang mencapai angka 6 milliar! Yang teranyar, Timnas hasil ‘karya’ dari LPI harus menelan pil pahit setelah dibantai Bahrain 10-0 tanpa balas.

Persepakbolaan tidak akan pernah maju, jika orang – orang yang akan menjadi pengurus PSSI tidak berangkat dari ketulusan hati. Pun dengan prestasi Timnas, hanya akan jalan di tempat apabila Indonesia masih memiliki dualisme kompetisi. Alangkah baiknya jika Indonesia Super League dan Indonesian Premier League melebur menjadi satu. Toh, mereka bisa membuktikan satu sama lain bahwa tim terbaiklah yang akan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bagaimanapun juga, 90% komposisi pemain Timnas berasal dari Indonesia Super League. Sementara pemain yang bermain di kompetisi ilegal tidak diperkenankan untuk membela Panji Merah Putih.